Buku ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kajian tentang reformasi Polri dari Pusat Penelitian Politik-Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) yang telah dimulai sejak tahun 2010. yakni Dinamika Pemikiran Reformasi Internal Polri (2010) serta Reformasi Struktural Polri (2011). Pada tahun 2012. kajian buku ini adalah mengenai Reformasi Instrumental Polri yang berfokus pada analis pencapaian atas langkah maupun upaya yang telah dilakukan dalam reformasi instrumental tersebut.
Ulasan dalam buku ini berfokus pada kajian politik atas instrumen-instrumen yang selama ini telah ada. terutama yang menyangkut pengaturan kewenangan dan fungsi Polri. dengan mengambil periode sejak dimulainya reformasi Polri pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2011. Lalu ulasan berikutnya adalah langkah evaluasi dan pencapaian yang sudah ada dalam reformasi instrumental Polri selama periode tersebut. Untuk menganalisisnya. bisa melalui perubahan paradigma Polri sebagai civilian police (polisi sipil) dan regulasi atau kebijakan yang mengatur Polri sesudah tahun 1998.
Perubahan paradigma Polri sebagai polisi sipil berarti mengubah identitasnya sebagai bagian dari aktor keamanan yang berwatak sipil. Perubahan tentu akan berdampak pada banyak hal. mulai dari penampilan fisik sampai kepada perubahan perilaku anggotanya. Instrumen kedua adalah regulasi yang mengatur Polri. Regulasi yang digunakan sebagai dasar analisa buku ini adalah UUD 1945 dan UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari kajian mengenai regulasi ini. menunjukkan bahwa masih ada persoalan yang muncul. Persoalan tersebut dapat disimpulkan menjadi tiga aspek. Pertama. adalah masalah ketidaksinkronan di antara regulasi-regulasi yang mengatur aktor-aktor keamanan. termasuk Polri. Kedua. persoalan substansi (isi) dari regulasi Polri di mana masih ada pasal-pasal yang dinilai belum jelas. Ketiga. persoalan kepentingan Polri sendiri di dalam pembahasan mengenai regulasi yang menyangkut institusinya tersebut. Oleh karena itu. kajian dalam buku ini diharapkan dapat menganalisis berbagai problematika tersebut dan memberikan rekomendasi mengenai upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Polri maupun para stakeholder untuk perbaikan institusi Polri ke depan. khususnya yang menyangkut regulasikebijakan.

Tidak tersedia versi lain

Tidak Ada Data