Pengelolaan perairan di Pulau Sebatik lebih banyak bertumpu pada kebijakan pemerintah. dan kurang melibatk..."> Pengelolaan perairan di Pulau Sebatik lebih banyak bertumpu pada kebijakan pemerintah. dan kurang melibatk..."/>
Image of Studi Penerapa Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) pada Masyarakat Pulau Kecil di Pulau Sebatik: Persepsi. Sikap Aspirasi Masyarakat
Penanda Bagikan

Text

Studi Penerapa Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) pada Masyarakat Pulau Kecil di Pulau Sebatik: Persepsi. Sikap Aspirasi Masyarakat

Pengelolaan perairan di Pulau Sebatik lebih banyak bertumpu pada kebijakan pemerintah. dan kurang melibatkan masyarakat. Akibatnya.manfaat kebijakan itu kurang bisa dirasakan oleh masyarakat. Selain itu. banyak kebijakan yang penerapannya di lapangan dirasakan masih kurang efektif. dan kurang dipahami oleh masyarakat. karena kurang sosialisasi.
Salah satu kebijakan pengelolaan perairan pesisir adalah yang disebut Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3). Kebijakan yang merupakan amanat Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tersebut sampai saat ini belum diketahui oleh masyarakat. karena belum pernah ada sosialisasi. Memang undang-undang tersebut belum diterapkan. namun penerapannya diperkirakan bisa merugikan masyarakat. sehingga masyarakat cenderung menolaknya. terutama jika HP3 itu diserahkan kepada perorangan atau badan hukum. Meskipun demikian. masyarakat akan menerimanya jika pengelolaan itu diserahkan kepada masyarakat lokal yang selama ini telah memanfaatkan kawasan perairan tersebut.

Ketersediaan
#
Belum memasukkan lokasi Belum memasukkan lokasi
AAJI 00797
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
551.456 MAS s
Penerbit
Jakarta : LIPI PRESS.,
Deskripsi Fisik
149
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-799-578-2
Klasifikasi
551.456
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Garis Pantai
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar