UU No. 221999 dan PP 842000 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membuat Susunan Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK) perangkat daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Dalam menyikapi peluang ini ada dua kecenderungan besar yang dilakukan Daerah. Pertama. ada daerah yang sangat hati-hati dalam membentuk SOTK. dan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu cenderung untuk membentuk organisasi yang terbatas. Kedua. ada Daerah yang masih berpikir dengan cara lama yaitu melakukan proliferasi (pemekaran) organisasinya. baik pada tingkat Dinas atau lembaga yang berbentuk Badan atau Kantor.
Pemekaran organisasi perangkat daerah tidak semata-mata disebabkan oleh interest birokrasi lokal. Di tengah-tengah keterbatasan keuangan yang dimiliki oleh daerah. tuntutan Pusat untuk membentuk lembaga setingkat Dinas tidaklah mungkin dapat ditolak oleh Daerah.
Pada akhirnya daerah memanfaatkan restrukturisasi sebagai strategi untuk menyerap dana dari pusat. Penetapan nomenklatur secara sektoral lebih diutamakan ketimbang jalinan fungsional di antara lembaga-lembaga yang digabungkan.
Secara keseluruhan organisasi perangkat daerah yang dibentuk masih berdasarkan teori organisasi konvensional yang menekankan pada pembagian kerja (division of labor) yang didistribusikan secara vertikal (vertically operated). Bentuk struktur yang dipilih adalah struktur yang tinggi. Secara teoritik bentuk struktur yang tinggi cenderung memiliki hierarkhi yang ketat dan tinggi. setiap level organisasi memiliki batasan kewengangan yang berjenjang sesuai distribusi yang diterimanya. Oleh sebab itu ciri-ciri birokrasi yang kaku. hierarkhi dan bengkak sebagaimana terjadi pada masa lalu tidak dapat dihindari.
Dalam mekanisme operasionalnya bentuk struktur yang tinggi memilik beberapa proglem diantaranya problem komunikasi. motivasional dan biaya operasional yang tinggi.

Tidak tersedia versi lain

Tidak Ada Data