Konsep pengelolaan paling tidak mengandung dua arti. yaitu pemanfaatan dan pengaturan. Kedua makna itulah yang seharusnya terkandung secara y bersama-sama dalam suatu pengelolaan. Sebab jika hanya konsep pertama yang muncul. yaitu adanya pemanfaatan tanpa disertai pengaturan. maka dikhawatirkan pemanfaatan yang dilakukan akan merusak lingkungan. Hasil penelitian tahap pertama menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah laut telah dilakukan oleh pemerintah. yang diwujudkan dalam berbagai peraturan perundangan. Akan tetapi. selain bersifat top down. kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah juga bersifat sentralistik. Memang benar bahwa di berbagai daerah terdapat Peraturan Daerah mengenai kebijakan pengelolaan sumberdaya laut. namun sifatnya hanya merupakan implementasi dari produk hukum dari pusat. Selain oleh pemerintah. hasil penelitian tahap kedua juga menunjukkan bahwa industri perikanan memiliki peran yang sangat besar dalam pengelolaan sumberdaya laut. terutama terkait dengan pengadaan bahan untuk keperluan produksinya. Berkaitan dengan itu sebagian dari kepentingan masyarakat memang dapat terpenuhi. seperti adanya kepastian pasar terhadap sumberdaya laut yang ditangkap. pinjaman modal usaha untuk keperluan penangkapan maupun kebutuhan hidup sehari-hari. serta direkrutnya sebagian besar tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Meskipun demikian. kebijakan yang dilakukan industri perikanan pada dasarnya tidak ditujukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. melainkan lebih ditujukan untuk kepentingan bisnis pengusaha. Walaupun praktik-praktik pengelolaan wilayah laut itu dirasakan positif bagi masyarakat. namun praktik-praktik itu dalam kenyataannya dianggap merugikan oleh pemerintah. Ini disebabkan dengan adanya praktik tersebut maka sebuah ijin penangkapan hasil laut yang telah diberikan oleh pemerintah dianggap tidak berlaku oleh masyarakat. sehingga di samping dianggap mengurangi kewibawaan pemerintah juga dapat mengurangi pendapatan asli daerah (PAD). Di samping itu pengelolaan yang dilakukan masyarakat dianggap berlawanan dengan paham laut terbuka yang dianut pemerintah. Oleh karena itulah maka pada umumnya pemerintah juga kurang mengakui praktik-praktik pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Semua tahapan penelitian ini dilakukan di Rembang. Jawa Tengah dan Muncar. Banyuwangi. Jawa Timur.

Tidak tersedia versi lain

Tidak Ada Data