0,0

Kemiskinan merupakan masalah politik global yang memiliki dimensi internal. eksternal. kultural. dan struktural.
Kompetisi yang tidak adil. monopoli pasar bebas yang tak terkendali. korupsi di lingkungan birokrasi. dan kolusi antara birokrasi dan dunia usaha serta masalah kerusakan lingkungan hidup. mengakibatkan relasi sosial. politik. dan ekonomi antarkelompok dan antarnegara cenderung bersifat materialistik dan eksploitatif. Secara nasional. Indonesia mengalami kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antardaerah. yang merupakan dampak dari ketidakadilan struktural di tingkat global. Namun. kemiskinan struktural di Indonesia meluas karena ketidaktepatan dalam mengelola pemerintahan. baik di tingkat nasional maupun daerahlokal serta kebijakan politik ekonomi nasional yang cenderung menguntungkan pihak pemodal. Sebaliknya. masyarakat miskin (yang tidak produktif) semakin kehilangan akses sosial dan ekonomi. terutama di bidang pendidikan. kesehatan dan gizi. dan pemberdayaan ekonomi.
Buku ini berusaha untuk menganalisis masalah penanggulangan kemiskinan implementatif.
tatt.a erosreno jane
1 kebijakan yang diskriminatif dan tidak program yang tidak berkelanjutan. perubahan
kebijakan. dan krisis finansial (ekonomi) regional maupun konflik komunal dan bersenjata di Aceh dan Papua. Akibatnya. masyarakat tidak mendapatkan jaminan keamanan dan kesejahteraan (human security). Padahal. prioritas utama dalam target pembangunan global (Millennium Development GoalsMDGs) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Menurut laporan TNP2K (Juti 2010). angka kemiskinan di Indonesia hanya sekitar 13.33%. Artinya. sesuai dengan target MDGs pada 2015. Indonesia masih berkewajiban untuk mengurangi kemiskinan sekitar 50% dari kondisi kemiskinan saat ini.
Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis kebijakan nasional dan daerah dalam penanggulangan. (2) menganalisis program dan sumber dana bantuan penanggulangan kemiskinan di Indonesia pascakrisis ekonomi Asia 1997. (3) menganalisis peran dan fungsi negara donor. lembaga internasional. LSM internasional dan perusahaan
muttinasional (multinational corporationsMNCs). (4) membuat rekomendasi kebijakan bagi para pembuat keputusan di tingkat nasional maupun para pelaksana di tingkat lokal. khususnya di luar Pulau Jawa.

Tidak tersedia versi lain